Regulasi Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto
- Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik
- Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/85/417.101.3/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2021
- Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/74/417.101.3/2022 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2022
- Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/59/417.101.3/2023 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2023
- Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 100.3.3.3/91/417.101.3/2024 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024
SOP Pelayanan PPID
- SOP Maklumat Pelayanan
- SOP Permintaan Informasi Publik
- SOP Pengajuan Keberatan
- SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- SOP Pengujian Konsekuensi
- SOP Pendokumentasian Informasi Publik
- SOP Pengumuman Informasi Publik