Ning Ita Hadiri Musrenbang Provinsi Jawa Timur 2019-2024

Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 di Ballroom Lantai 4 Grand City Convex Surabaya, Jalan Walikota Mustajab Nomor 1 Surabaya pada Selasa (9/4).

Pembukaan Musrenbang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Mardiasmo dengan didampingi oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak.

Acara Musrenbang terbagi menjadi dua forum pertemuan yaitu sidang pleno yang berlangsung usai pembukaan dan sidang kelompok yang akan berlangsung pada Rabu-Kamis (10-11/4) di Garden Palace Hotel Surabaya, Jalan Yos Sudarso Nomor 11 Surabaya.

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan isu-isu strategis RPJMD Jawa Timur yang meliputi SDG’s tahun 2016-2030, Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) / Asian Economic Community (AEC) Tahun 2016, RPJPN 2005-2025,  pembangunan sumber daya manusia secara utuh berbasiskan nilai keagamaan dan kebudayaan. Pembangunan ekonomi berbasis gotong royong sehingga tercapainya keadilan dan kesejahteraan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tata kelola pemerintahan, demokrasi kewarganegaraan, pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut Khofifah juga memaparkan 15 isu strategis RPJMD Jawa Timur yang bersifat sektoral yang meliputi kemiskinan pedesaan yang masih tinggi, stanting dan kesadaran nutrisi serta jangkauan prasarana dasar seperti sanitasi yang masih rendah, UKM masih terkendala daya saing komersial dan teknologi serta akses pasar.

Pertanian rentan hadapi fluktuasi harga dan meningkatnya biaya produksi seperti pupuk dan obat, ekspor masih harus digenjot. “Banyak impor bahan baku untuk industri tapi belum banyak yang diarahkan untuk re-export, ketujuh meningkatnya upah buruh di ring-1 dan isu kesejahteraan buruh, angka putus sekolah SMA, SMK dan MAN masih tinggi terutama kaum perempuan, selanjutnya lulusan vokasi belum terserap secara optimal, kualitas guru SMA, SMK dan MAN masih banyak yang belum lulus uji kompetensi,”jelas Khofifah.

Masih dalam pemaparannya Khofifah menjelaskan bahwa masih banyak kasus korupsi di Kabupaten / Kota di Jawa Timur, pembangunan jalan tol perlu disambut meningkatnya kegiatan industri dan ekonomi sekunder-tersier,  menumpuknya rujukan ke RS Soetomo dan Saiful Anwar,  jalan yang rawan rusak karena kelebihan muatan truk, minimnya kesejahteraan guru honorer sekolah SMAN, SMKN dan MAN, kearawanan bencana termasuk banjir dan tanah longsor.

“Isu strategis RPJMD Jawa Timur yang bersifat kewilayahan meliputi pencemaran sungai dan lingkungan termasuk penanganan limbah B3 terutama di kawasan industri, kawasan perkotaan strategis terkait terkendala isu kemacetan, Jembatan Suramadu dipandang belum membawa kemajuan di Madura,  adanya daerah - daerah yang belum terjangkau akses transportasi handal termasuk Kepulauan, kelestarian hutan terutama di hutan konservasi,” papar Khofifah.

Dalam Musrenbang tahun ini para peserta memperoleh materi yang disampaikan oleh Sekjend Kemendagri Hadi Prabowo; Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Bappenas Bambang Prijambodo; Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur Pengawasan M Yusuf Ateh; Penyampaian Pokok- pokok Pikiran (Perwakilan) Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur tentang Prioritas Pembangunan Provinsi Jatim Tahun 2020 oleh Perwakilan Komisi XI DPR RI; Penyampaian Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur tentang Prioritas Pembangunan Provinsi Jatim Tahun 2020 oleh Ketua DPRD Provinsi JawaTimur dan diakhiri dengan dialog yang dipandu oleh Wakil Gubernur Jatim.

 Musrenbang RPJMD Tahun 2019-2024 dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 diikuti oleh Forkopimda Provinsi Jawa Timur, Ketua Partai Politik di Jawa timur, Anggota Komisi XI DPR RI Dapil Jawa Timur, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur serta Ketua Fraksi dan Ketua Komisi DPRD Jawa Timur, Kepala OPD dilingkungan Pemprov Jatim, Pimpinan BUMN dan BUMD se-Jawa Timur serta Bupati / Wali Kota se-Jatim dan Kepala Bappeda se-Jatim dan perwakilan provinsi lain yang berdekatan. 

Dalam kesempatan ini juga diberikan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2019, kepada Kabupaten Bondowoso sebagai Terbaik I, Terbaik II kepada Kabupaten Sampang, Terbaik III- Kabupaten Situbondo, Harapan Terbaik I-KabupatenTrenggalek, Harapan Terbaik II –Kabupaten Ngawi; Harapan Terbaik III-Kabupaten Ponorogo; Kota Terbaik I-KotaKediri; KotaTerbaik II-KotaMalang serta Kota Terbaik Harapan I kepada Kota Blitar.

Ning Ita, usai menghadiri acara tersebut menyampaikan bahwa pihaknya juga telah menyusun RPJMD dengan misi terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat yang diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan dan penetapan indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Mojokerto selama lima tahun ke depan. 

"Pembangunan di Kota Mojokerto di arahkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran, melalui pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Kita harus melakukan inovasi, kreasi dan lompatan-lompatan agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan,” ungkap Ning Ita.

Ning Ita lalu menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran, tetap menjadi fokus utama pembangunan. “Untuk saya selalu berpesan dan berharap kepada seluruh OPD agar dapat berpikir inovatif dan kreatif serta think out of the box,” tegas Ning Ita. 

“Kita harus melakukan lompatan-lompatan agar target pembangunan selama lima tahun kedepan dapat tercapai. Adapun kebijakan penganggaran berdasarkan money follows program prioritas yang berarti memastikan bahwa hanya program yang benar-benar bermanfaat yang mendapat prioritas alokasi anggaran belanjanya,” jelas Ning Ita.

Ning Ita menambahkan bahwa melalui proses perencanaan partisipatif dan bersifat bottom up dengan output yang terukur serta mempertimbangkan kebijakan penganggaran tersebut, diharapkan akan didapatkan pagu pembiayaan terhadap program prioritas yang realistis. (na/kha)